KPUD, DK, dan Muhammadiyah Bima
Oleh: Khairudin M. Ali
PADA tahun 2009 lalu, saya pernah menemui Ketua PD Muhammadiyah Kota Bima, Ihwan P Syamsudin yang saat itu masih menjabat sebagai anggota KPUD Kaputen Bima. Saat itu juga, dia sedang mengikuti seleksi untuk menjadi anggota KPUD Kabupaten Bima, untuk periode berikutnya. Sebelumnya pun, saya pernah bertamu ke ruang kerja Ketua KPUD Kota Bima, Ilyas Sarbini, SH yang saat ini menjadi anggota KPUD Provinsi NTB.
Keduanya saat itu, adalah sama-sama menjabat sebagai komisioner KPUD, kendati berbeda wilayah otonomi. Keduanya juga adalah sama-sama petinggi PD Muhammdiyah Bima, dan sama-sama menjadi petinggi di perguruan tinggi milik Muhammadiyah di Bima.
Kendati tujuan bertemu dengan kedua petinggi Muhammadiyah Bima ini memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi isi pembicaraan dan materi yang saya sampaikan, relatif sama, yaitu kekhawatiran saya mengenai ‘terlampau’ besarnya peran yang diambil kader Muhammadiyah sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten dan Kota Bima.
Saya bukannya iri karena tidak mendapat porsi, tetapi lebih pada pengawalan terhadap kader-kader potensial yang dimiliki oleh daerah ini. Pada kesempatan bertemu dengan Ilyas Sarbini, saya didampingi dua pengurus PWI Bima yang baru saja terpilih pada akhir 2007, untuk masa tugas 2007-2010. Mereka adalah sekretaris PWI Bima, Sofran YB Idzani (sekarang Ketua PWI terpilih pada Konferensi PWI Perwakilan, 20 Maret 2011), dan bendahara, Azhari SH. Pada saat itu saya sampaikan kegusaran saya soal peran kader Muhammadiyah dan upaya membangun citra mereka di masa datang. Saya katakan, sebagai kader-kader terbaik Bima (bukan hanya Muhammadiyah), ketika memperoleh peran itu, harus menjaganya dengan baik agar target-target yang lebih besar di masa mendatang bisa diwujudkan.
